Accessibility Tools

Pustakawan Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Berkunjung Ke Mitra Netra

3 Juni. Pustakawan satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dari 22 propinsi di Indonesia berkunjung ke Mitra Netra. Salah satu tujuan penting dari kunjungan ini adalah memberikan wawasan bagaimana Mitra Netra menyediakan akses informasi dan bahan bacaan bagi tunanetra di Indonesia, serta memberikan motivasi bekerja kepada para pustakawan tersebut. Kunjungan diikuti oleh 35 orang pustakawan, dan dipimpin oleh drg Rarit Gempari, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan.

Setiap tahun kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan nasional yang diikuti oleh para pustakawan dan staf hubungan masyarakat dari satuan kerja yang berada di Kementerian Kesehatan. Mereka di antaranya dari politeknik kesehatan, rumah sakit, serta dinas kesehatan. “Tema kunjungan kali ini memang agak ekstrim, berkunjung ke pusat layanan bagi tunanetra. Saya ingin teman-teman pustakawan belajar dari Mitra Netra, agar termotivasi dan terinspirasi”, ungkap Rarit.

Salah satu kerja sama yang sedang dijajaki antara Mitra Netra dan Kementerian Kesehatan saat ini adalah, penyediaan fasilitas khusus untuk tunanetra di perpustakaan Kementerian Kesehatan. Rarit menyampaikan bahwa ia ingin membuat pembaharuan di bagian yang baru dipimpinnya selama empat bulan terakhir. “Perpustakaan Kementerian Kesehatan harus dapat diakses oleh mereka yang berkebutuhan khusus”, ungkapnya dalam diskusi bersama Direktur Eksekutif Mitra Netra Bambang Basuki di hadapan para pustakawan yang berkunjung ke Mitra Netra.

“Mitra Netra siap menjadi partner Kementerian Kesehatan”, jawab Bambang menegaskan kesediaan dan kesiapan Mitra Netra. Mempromosikan perpustakaan umum yang inklusif telah menjadi salah satu program kampanye kesadaran yang Mitra Netra canangkan sejak pertengahan tahun 2006. Salah satu model yang pernah dirintis adalah menempatkan “blind corner” di perpustakaan Library@senayan, perpustakaan umum yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2006. Kala itu, blind corner di perpustakaan Kementerian Pendidikan dibangun bersama Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), antara lain dengan maksud untuk memudahkan para mahasiswa tunanetra mengakses buku di perpustakaan umum. Blind corner dilengkapi dengan komputer bicara ““ komputer yang dilengkapi software pembaca layar, scanner, serta buku-buku audio dan Braille. Di samping itu, software pembaca layar pun diinstal di salah satu komputer yang berfungsi sebagai e-catalog. Dengan demikian, pengunjung tunanetra dapat memilih sendiri buku yang akan dipinjamnya. Adanya alat bantu teknologi berupa komputer bicara dan scanner membantu tunanetra mengkonversi buku-buku yang ingin mereka baca menjadi file elektronik. Setelah buku tersebut menjadi file elektronik, tunanetra dapat membacanya secara mandiri dengan komputer bicara.

Aksessibilitas layanan perpustakaan umum bagi penyandang disabilitas belum banyak dibicarakan di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bidang yang kelak diatur oleh Undang-Undang disabilitas baru, yang merupakan domestikalisasi dari konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, yang telah disahkan Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Agar hal ini menjadi perhatian publik, perlu ada lebih banyak suara yang mengatakannya, sebagaimana isu-isu lainnya. *Aria Indrawati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top