Beberapa minggu ini “Mahkamah Agung” banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama paska keputusan kasasi pemberatan hukuman pada terdakwa kasus korupsi Angelina Sondah. Nampaknya prestasi MA yang saat ini sedang giat melakukan “pembaharuan hukum” tidak hanya berhenti sampai di situ. Lembaga peradilan tingkat kasasi ini juga mulai memperhatikan kepentingan para penyandang disabilitas, khususnya para tunanetra.
Sejak bulan September lalu, melalui dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Mitra Netra telah memulai pendampingan pada MA untuk membuat website lembaga peradilan tingkat kasasi ini lebih aksessibel bagi pengguna tunanetra.
Sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, satu di antaranya layanan informasi tentang hukum dan peradilan, MA telah menyadari betapa pentingnya penyediaan informasi kepada masyarakat tentang apa yang telah dilaksanakan oleh MA berikut lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Dan untuk itu, MA dan satuan kerja di bawahnya telah memiliki website, sebagai salah satu sumber informasi yang dapat diakses masyarakat. Namun, sebagaimana penyedia informasi pada umumnya, website MA belum memenuhi standar website yang aksessibel, sebagaimana telah ditetapkan oleh www Consortium. Olehkarenanya, AIPJ bersama Mitra Netra berkomitmen membantu memperbaikinya.
Kegiatan diawali dengan melakukan assessment terhadap website MA www.mahkamahagung.or.id berikut 9 sub domain yang ada di dalamnya. Langkah assessment ini bertujuan untuk meyakinkan para pimpinan di MA bahwa website yang saat ini ada belum ramah pada pengguna tunanetra. Selanjutnya, perbaikan terutama pada website MA akan dilakukan sebagai tindaklanjut hasil assessment yang telah dilakukan.
Proses perbaikan website MA ini direncanakan akan selesai dalam waktu paling lama empat bulan. Dan selanjutnya, langkah MA ini diharapkan akan diikuti oleh seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Untuk mempermudah pengadilan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh MA, Biro Hukum dan Humas MA yang bertanggungjawab mengelola website akan menerbitkan buku panduan yang berisi hal-hal yang dimandatkan dalam mendesain website pengadilan di Indonesia. Dalam buku panduan tersebut, ada satu sub bab khusus yang menjelaskan tentang “web accessibility”.
Mitra Netra mengharapkan langkah MA ini akan diikuti oleh lembaga pemerintah lainnya. Membuat website lembaga penyedia layanan publik memenuhi standar website yang aksessibel merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat, terutama para tunanetra untuk mendapatkan informasi. *Aria Indrawati.
